Jakarta - Sekitar 778 pohon ditanam di kawasan Banjir
Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, pagi ini. Pohon-pohon ini ditanam oleh
sekitar 1.000 orang di lokasi sepanjang 1,4 km tepat di tepi sungai.
Acara
tanam pohon ini digelar oleh komunitas 'Gerakan Perempuan Tanam dan
Pelihara' (GPTP) yang beranggotakan antara lain Solidaritas Istri
Kabinet Indonesia Bersatu II, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan
sejumlah organisasi perempuan lainnya. Acara ini bertempat di kawasan
Banjir Kanal Timur yang berada di Desa Malaksari, Duren Sawit, Jakarta
Timur.
"Akan ada 1.000 orang yang tersebar di empat tenda yang
berjauhan di sepanjang BKT," ujar Ketua GPTP, Erna Witoelar kepada
wartawan, Sabtu (1/12/2012).
Acara ini dihadiri Ibu Negara Ani
Yudhoyono, istri Wapres Herawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Linda Gumelar, dan Iriana yang merupakan istri
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Keempatnya juga sempat
melakukan aksi tanam pohon di awal acara.
Lokasi penanaman pohon
ini memiliki luas 23.358 meter persegi dan mengambil lokasi sepanjang
1,4 km di pinggir BKT. Kegiatan ini, menurut Erna, merupakan yang keenam
kalinya digelar oleh GPTP.
Dijelaskan Erna, ada total 778 pohon
yang akan ditanam dalam acara ini. Pohon-pohon yang digunakan berasal
dari berbagai jenis, seperti pohon trembesi, pohon belangeran yang
merupakan pohon langka dari Kalimantan, dan sebagainya.
Tanam
pohon ini merupakan acara puncak dari serangkaian aksi tanam pohon yang
digelar GPTP. Dijelaskan Erna, acara tanam pohon perdana dilakukan pada
13 Oktober lalu di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dengan melibatkan
61.578 buah pohon.
"Kegiatan acara puncak ini merupakan awal untuk aksi penanaman pohon selama setahun," terang Erna.
Hadir
pula Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, yang dalam sambutannya
menyambut baik kegiatan tanam pohon ini. "Kegiatan ini sangat strategis
sebagai penguatan kualitas sanitasi lingkungan," ucapnya.
"Kita juga harus menjadikan kegiatan tanam pohon sebagai lifestyle kita," imbuh Djoko.
sumber :http://news.detik.com/read/2012/12/01/113411/2106709/10/ibu-ibu-tanam-778-pohon-di-sepanjang-banjir-kanal-timur
Jakarta sedang dalam darurat banjir. Pasca banjir, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dengan cepat atas fasilitas-fasilitas yang rusak. Hal tersebut memang tepat dalam konteks jangka pendek. Namun lebih tepat lagi jika Pemda DKI, juga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia memikirkan secara jangka panjang bagaimana mencegah banjir yang selalu terjadi. Untuk itu perlu dipikirkan solusi penanganan banjir dengan memperhatikan semangat Reforma Agraria sesuai UUPA 1960. Perlu diketahui UUPA 1960 tidak hanya mengamanatkan redistribusi tanah demi keadilan rakyat, tapi juga membicarakan tentang tata guna tanah. UUPA mencantumkan tantang tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup pada lahan agraria. Pasal 15 berbunyi: “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”. Sedangkan Pasal 6 menyebutkan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Pasal ini dapat ditafsirkan kehilangan kesuburan maupun hilangnya fungsi tanah dapat mengganggu aspek sosial masyarakat akibat aktifitas terhadap tanah tersebut. Jadi kalau kita sepakat bahwa banjir terjadi akibat adanya pelanggaran terhadap penggunaan pemanfaatan tanah, maka, dalam segala pembangunan atau penentuan kebijakan ke depannya, mulai saat ini reforma agraria dan UUPA 1960 harus segera diimplementasikan dengan sungguh-sungguh.....maaf bukan menggurui...sekedar berwacana saja...
BalasHapus